Add caption

Makalah pembangunan Ekonomi di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Ekonomi pembangunan merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan mendapatkan cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut agar negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi. Salah satu objek kajian dari studi ekonomi pembangunan adalah modal atau kapital yang merupakan bentuk-bentuk kekayaan yang digunakan langsung atau tidak langsung dalam produksi untuk menambah output (Siagian, 1989). Sering juga dikatakan, modal atau kapital adalah barang-barang yang digunakan untuk produksi lebih lanjut.

Kapital atau modal berperan sebagai alat pendorong pembangunan ekonomi yang meliputi investasi dalam pengetahuan teknik perbaikan dalam mutu pendidikan, kesehatan, dan keahlian. Dengan demikian modal atau kapital dalam rangka pembangunan, tidak hanya berwujud pabrik-pabrik dan perlengkapannya, namun sebenarnya meliputi human capital.

Biasanya ahli-ahli ekonomi mengatakan, adanya kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang rendah di negara-negara sedang berkembang disebabkan oleh kekurangan modal atau kapital sebab mereka memandang modal mempunyai kedudukan terpenting dalam teori pembangunan ekonomi. Sebagian ahli ekonomi menganggap bahwa modal tidak saja mempunyai kedudukan terpenting bagi proses pembangunan, melainkan strategis pula, dalam arti proses pembentukan modal adalah saling pengaruh-mempengaruhi dan kumulatif.

Masalah pembentukan modal dapat ditinjau dari sudut permintaan maupun dari sudut penawaran akan modal. Dari sudut permintaan pembentukan modal bertalian dengan ada tidaknya daya tarik bagi usahawan atau wiraswasta untuk mempergunakan barang-barang modal dalam proses produksi. Dari sudut penawaran, pembentukan modal berhubungan dengan kemampuan masyarakat untuk menabung, tabungan kemudian dipakai untuk investasi dan pembentukan modal. Dalam hubungan dengan pembentukan modal ini, negara-negara sedang berkembang seolah-olah berada dalam lingkaran yang tak berujung pangkal, baik dilihat dari segi permintaan maupun penawaran akan modal (Siagian, 1989).

Pada saat ini, negara-negara sedang berkembang mengalami kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya persediaan modal. Dari uraian tersebut penulis ingin mengetahui penyebab rendahnya permintaan dan penawaran modal dan cara mengatasinya sebagai solusi pembangunan di Indonesia.

II. Rumusan Masalah

1.      Apa yang menyebabkan rendahnya permintaan modal di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya?

2. Apa yang menyebabkan rendahnya penawaran modal di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya?

III. Tujuan

1. Mengetahui penyebab rendahnya permintaan modal di Indonesia dan cara  mengatasinya.
2. Mengetahui penyebab rendahnya penawaran modal di Indonesia dan cara mengatasinya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Rendahnya permintaan modal di Indonesia dan cara mengatasinya

Rendahnya permintaan modal dalam negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, disebabkan oleh hasrat golongan wiraswasta melakukan investasi rendah, sebab daya beli masyarakat atau keadaan pasar dalam negeri yang terbatas merupakan hambatan untuk permintaan akan modal. Seperti diketahui faktor-faktor yang menentukan fluktuasi investasi adalah : a) efisiensi marginal dari investasi, b) ongkos barang-barang modal, dan c) tingkat bunga.

Efisiensi marginal suatu investasi adalah jumlah pendapatan suatu barang modal yang akan diperoleh di masa depan selama usia barang modal tersebut atau sebagai rangkaian balas jasa sesuatu barang modal (Siagian, 1989). Balas jasa ini diperoleh dari hasil penjualan produksi setelah dikurangi dengan biaya atau harga pokok. Balas jasa ini haruslah lebih besar dari harga pembelian modal tersebut, jika tidak, tidak ada gunanya atau tidak menarik untuk menjalankan investasi. Biasanya balas jasa tiap tahun dinyatakan secara persentase. Persentase ini harus lebih besar dari tingkat bunga umum yang berlaku sebab kalau tidak, lebih baik dan lebih menguntungkan membungakan uang tersebut daripada membeli barang modal.

Umumnya tingkat bunga ini merupakan faktor pembanding mengenai balas jasa sesuatu investasi modal, dalam arti makin rendah tingkat bunga dibanding dengan tingkat keuntungan maka semakin menarik menjalankan investasi dan demikian sebaliknya, semakin tinggi tingkat bunga dibanding dengan tingkat keuntungan maka semakin kurang menarik mengadakan investasi.

Pada umumnya tingkat bunga di Indonesia tinggi sekali. Hal ini diperkuat dengan pendapat Alvin Hansen dalam Siagian (1989) yang mengatakan bahwa banyak investasi di negara-negara sedang berkembang tidak terlaksana, terutama karena tingkat bunga yang tinggi. Walaupun pendapatan ini cukup tajam, namun tidak seluruhnya dapat dibenarkan. Faktanya, penurunan tingkat bunga merupakan segi penting untuk investasi, tetapi unsur lain yang tidak kalah penting adalah kekurangan permintaan efektif dalam masyarakat sehingga balas jasa investasi masa depan sangat rendah. Oleh sebab itu, dari sudut permintaan akan modal di Indonesia, kekurangan tenaga beli merupakan penghambat yang lebih besar daripada tingkat bunga yang tinggi.

Pada awal pembahasan telah dipaparkan bahwa hasrat usahawan mengadakan investasi tertekan oleh faktor kekurangan tenaga beli, terutama jika ditinjau dari sudut investasi dalam satu cabang produksi tertentu. Hambatan ini dapat dikurangi jika investasi dijalankan secara bersamaan atau serentak di lapangan yang meliputi berbagai proyek. Penyebab hal tersebut adalah hasil investasi yang dapat memperluas pasar penjualan, dalam arti pekerja pada suatu proyek akan menjadi pembeli dari hasil proyek lain.

Pembangunan jenis ini disebut pembangunan yang seimbang. Pembangunan yang seimbang mempunyai arti yang bermacam-macam, seperti :

a)      keseimbangan antara pertambahan produksi bahan makanan dan pertambahan penduduk,

b)      keseimbangan antara produksi agraria dan industri,

c)      keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani,

d)      keseimbangan pembangunan antar daerah. Melalui pembangunan yang seimbang terutama antara produksi bahan makanan dan produksi industri, akan menciptakan kesempatan kerja yang luas untuk golongan penganggur dan setengah penganggur terutama di sektor pertanian.

Dengan cara ini produktivitas pertanian dapat dinaikkan, yang berarti juga dapat menaikkan tenaga beli dalam arti nyata. Kenaikan tenaga beli kaum tani ini, sebagian akan diberdayakan untuk membeli hasil industri seperti pakaian, alat-alat pertanian, dan sebagainya. Hal ini terjadi sebab dari sudut industri, golongan petani merupakan pasar hasil produksinya yang utama. Naiknya pasar bagi produksi industri akan mendorong tambahan investasi di sektor ini. Sebaliknya golongan industri merupakan pasar bagi sektor pertanian, dengan bertambah luasnya sektor industry akan mendorong kenaikan produksi di bidang pertanian, baik melalui usaha perluasan area maupun melalui intensifikasi. Kedua cara ini memerlukan peralatan dan hasil industri, sehingga mendorong tambahan investasi di bidang ini. Demikianlah pembangunan proyek-proyek ini saling melengkapi dan saling menunjang perkembangan masing-masing ke taraf yang lebih tinggi.

B. Rendahnya penawaran modal di Indonesia dan cara mengatasinya

Lambatnya proses pembangunan di Indonesia disebabkan oleh sedikitnya modal yang tersedia. Kurangnya modal disebabkan oleh kemampuan menabung yang rendah, kemampuan menabung yang rendah disebabkan oleh pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah merupakan akibat dari produktivitas yang rendah, sedangkan produktivitas yang rendah merupakan akibat dari kekurangan modal dan hal ini disebabkan oleh kemampuan menabung yang rendah dan demikian seterusnya, sehingga lingkaran setan yang tidak berujung pangkal yang dialami menjadi lengkap (Siagian, 1989).

Tabungan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan dan kesediaan menahan nafsu konsumsi selama beberapa waktu, agar dikemudian hari terbuka kemungkinan untuk konsumsi yang lebih baik. Tabungan di dalam pembangunan ekonomi memiliki peranan penting dan strategis karena dapat menaikkan produktivitas dan proses pembentukan kemampuan.

Kenyataan di Indonesia, jumlah tabungan yang ada dan diinvestasikan sangat rendah, seringkali jumlah tabungan hanya cukup untuk mengimbangi pertambahan penduduk yang sedang berjalan. Demi mempercepat pembangunan penting sekali untuk memperbesar tabungan, baik atas kerelaan masyarakat maupun melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal agar dapat mencapai tujuannya, harus disertai dengan kebijakan dividen dalam arti perlunya pengawasan negara atas pemakaian devisa yang dihasilkan dari perdagangan luar negeri.

Berhubung pembangunan ekonomi secara sadar, dimana investasi-investasi yang dijalankan diarahkan untuk menambah produksi dan produktivitas dalam masyarakat, di pihak lain devisa adalah bagian yang penting dari unsur-unsur produksi suatu negara. Oleh karena itu, pengawasan penggunaan devisa merupakan salah satu kebijakan Negara yang sangat penting. Pengawasan devisa ditujukan agar pemakaian devisa dilakukan dengan baik, dengan demikian dapat dilaksanakanlah suatu alokasi unsur produksi yang lebih baik. Kebijakan fiskal dan pengawasan devisa harus disertai dengan kebijakan yang mengatur unsur-unsur produksi yang ada dalam masyarakat digunakan secara efektif. Agar tujuan dapat tercapai perlu disusun suatu rencana pembangunan yang rapi dan teratur. Rencana tersebut harus memperlihatkan tujuan-tujuan pembangunan, lapangan-lapangan investasi, kebijaksanaan negara di bidang keuangan dan besarnya jumlah investasi. Kemudian diperlukan juga rencana pembangunan yang bertul-betul bersifat rasional-nasional, dalam arti memperhatikan kaitan antar masing-masing sektor, memperhatikan kemampuan pembiayaan sehingga dapat ditentukan skala prioritas, dengan demikian pemborosan dapat dihindari.

BAB III

PENUTUP

1. A.    Kesimpulan

Kapital atau modal sebagai alat pendorong pembangunan ekonomi meliputi investasi dalam pengetahuan teknik perbaikan dalam mutu pendidikan, kesehatan, dan keahlian. Dengan demikian modal atau kapital dalam rangka pembangunan, tidak hanya berwujud pabrik-pabrik dan perlengkapannya, namun sebenarnya meliputi human capital. Maka dapat disimpulkan bahwa akumulasi modal sebagian besar ditentukan oleh permintaan modal, disamping juga oleh penawaran modal. Penawaran modal cenderung mengikuti permintaan untuk investasi. Pembentukan modal lebih ditarik oleh adanya permintaan dari para usahawan yang penuh semangat dan kemauan untuk maju daripada dorongan penawaran modal yang berasal dari pemilik uang yang pasif. Disinilah terlihat pentingnya peranan usahawan dalam rangka pembangunan ekonomi suatu negara, dan terlihat perlunya mendorong timbulnya golongan ini.

1. B.     Saran

Investasi ditujukan untuk memajukan pembangunan ekonomi di Indonesia selanjutnya, maka pertimbangan kriteria investasi seharusnya diarahkan kepada sektor-sektornya yang “growing points” dalam perekonomian, yaitu pada bidang atau lapangan yang dapat memberi perkembangan yang lebih cepat, membutuhkan investasi tambahan yang cukup besar tetapi mempunyai permintaan yang sudah tersedia. Hal tersebut akan memberikan external economies yang sangat penting bagi industri-industri lainnya yang ada dan akan menimbulkan permintaan produk suplementer dan jasa. Dengan kata lain, investasi itu harus diarahkan sedemikian rupa sehingga memajukan integrasi horizontal dan vertikal dalam proses produksi.

DAFTAR PUSTAKA

Bourdieu, P. 1986. The Form of Capital. In J. Richardson (Ed). Handbook of Theory and Research for Sociology of Education. New York: Greenwood Press.

Coleman, J. 1990. Foundations of Social Theory. Cambridge Mass: Harvard University Press.

Kamaluddin, Rustian. 1987. Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Siagian, H. 1989. Pembangunan Ekonomi dalam Cita-Cita dan Realita. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

A.Perekonomian Terbuka danTertutup

Ekonomi terbuka adalah ekonomi dimana ada kegiatan ekonomi antara masyarakat domestik dan luar, mulai dari kegiatan bisnis seperti kegiatan perdagangan barang dan jasa dengan orang lain dan bisnis dalam komunitas internasional, dan aliran dana sebagai investasi di perbatasan.

Dalam perekonomian terbuka, belanja suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak perlu sama dengan output barang dan jasa. Sebuah negara bisa mengeluarkan uang lebih dari menghasilkan dengan peminjaman luar negeri atau dapat menghabiskan kurang dari memproduksi dan meminjamkan pada pihak asing.

Model dasar perekonomian terbuka adalah sebagai berikut :

 

Sedangkanekonomitertutupadalah model statissederhana yang memungkinkankitauntukmelihatbagaimanatingkatbungariilmenyesuaikanuntukmenjagakeseimbangan di pasardanapinjaman yang menyiratkankeseimbangan di pasarbarang.

Model dasarperekonomiantertutupadalahsebagaiberikut :

 

Negara Indonesia termasuknegaradengan system perekonomianterbuka.Indonesia memilikirasioeksporterhadap PDB sebesar 30% sebelumterjadinyakrisis global.Sedangkan di tahun 2009 angkatersebutnaiksebesar  USD 13.33 miliar. Dalamhaliniekspor non-migasmasihmendominasidiataranyabatubara, kelapasawit, dankaret.Ketigakomoditastersebutmenyumbangsebesar USD34 miliar.Ekspormigashanyaberkisar 19 miliarsaja  (berdasarkan data padaDesember 2009).

            Tidakbanyak data yang sayadapatkanuntuknegara India.Indikatorsebuahnegarauntukmasukdalamkategoriperekonomianterbukaadalahadanyajalinankerjasama bilateral atau multilateral dengannegara lain.  Dalamartikel yang sayabacasalahsatuperusahaan India yaitu Tata Steel mengakuisisi Krakatau stellmilik Indonesia. Selainitu Tata Steel jugatelahmengakuisisisebagianpertambanganbatubaramilikperusahaanBumi Resources ( milikkelompok Bakrie ). India jugasedanggencarmemasarkan motor Pulsar yang diproduksikelompokusaha Bajaj.Dengan data tersebutmakasayamemasukkan India kedalamnegaradengan system perekonomian semi terbuka.32% dari PDB adalahkontribusidaritabunganmasyarakat.

            Samasepertihalnyakeduanegara yang telahsayasebutkandiatas, negara Thailand termasukdalamkategoridengan system perekonomianterbuka.Rasioeksporterhadap PDB sebesar 74% sebelumkrisis global.Setelahterjadinyakrisis global rasiotersebutmenurunbeberapapersen.

            ProdukDomestikBruto (PDB) AS selamatahun 2007 sebesar  USD 13.8 T. Diantaranya 80% bersumberdariperekonomianberbasisjasa, sedangkanperdagangan, perakitanbarangpangandanritelmencapai 65% dari total sektorjasa. AmerikaSerikatmasukdalamkategoriperekonomianterbuka, halitujelasterlihatkarena AS adalahkekuatanekonomiterbesar di dunia.Mendominasisebagainegara investor diseluruhdunia.Namunnegaraadidayatersebutkinisedangmengalami  deficit perdaganganataujumlahimpormelampauijumlahekspornyadenganseisidunia, yang beradapadakisaran  USD736,6  miliar.

            Negara Inggrisadalahsalahsatunegaradenganekonomi yang kuat.Perusahaan swastaadalahsoko guru ekonomiInggris yang mengambil 60% dariPDBnya.MeskiInggrismenjadisalahsatunegara industry, namunnilaiekspor di tahun 1998 hanyamencapai 6.4%.Di tahun 2008 manufaktrurInggrismengalami deficit sebesar 20juta pound.Dengan data-data tersebutsayamenggolongkannegaraInggrissebagainegaradengan system perekonomian semi terbuka.

            Dari beberapacontohnegaradiatas, ternyatatidaksemuanegaramajumencanangkan system perekonomianterbuka, padahalpadaawalnyasayaberpikirbahwanegara-negaramajupastilahmenganut system perekonomianterbuka.Karenabeberapa factor, sepertisumberdayaalam yang melimpah, industry danteknologi yang sudahmumpunimembuatnegaratersebuttidakperlumelakukanperdaganganinternasionalsecaraberlebihan. Kita ambilcontohnegaraInggris yang rasioekspornyahanyamencapai 6.4% dariPDB .

Namundalam era globalisasi, tidaklahmudahmenemukannegaradengan system murniperekonomiantertutup.Sangatsulitjikasebuahnegaratidakmenjalinkerjasamadengannegara lain. Walausekecilapapun, merekatetapmenjalinkerjasamadibidang yang lain tidakselaludibidangekonomi.

 

Inflasi dan Kebijakan Pemerintah

           

B. Pengertian

Inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kenaikan harga umum secara terus-menerus. Jadi bukan harga satu atau dua macan barang saja, melainkan kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa, dan pula bukan hanya satu atau dua kali kenaikan harga, melainkan kenaikan haraga secara terus-menerus.

           

Untuk mengetahui tinggi rendahnya kenaikan harga atau laju kecepatan inflasi itu seringkali digunakan indeks harga. Selain iti, untuk meneliti laju inflasi biasanya macam barang dikelompokkan menjadi kelompok pangan, sandang, papan dan lain-lain. Semua kelompok barang tersebut mengalami kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan angka indeks harga masing-masing.

Pembedaan inflasi atas parah tidaknya berguna untuk melihat dampak dari

inflasi yang bersangkutan. Apabila inflasi itu ringan, biasanya justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian untuk berkembang lebih baik yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang menjadi bergairah bekerja atau ada insentif untuk bekerja, menabung, maupun mengadakan investasi.

            Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah yaitu pada saat terjadi hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau balau. Dan perekonomian menjadi lesu, orang banyak tidak bersemangat, menabung, maupun mengadakan investasi dan produksi. Tabungan akan semakin lenyap, dan digantikan dengan hoarding, yaitu menyimpan dalam bentuk barang dan bukan uang.

Sebagai akibat keseluruhan, jumlah barang dan jasa menjadi semakin langka dalam perekonomian, sehingga harga tidak menjadi semakin reda kenaikannya, tetati justru akan menjadi semakin cepat, dan perekonomian menjadi semakin parah keadaannya. Nilai uang merosot terus, dank arena itu uang semakin tidak berharga sehingga begitu diterima terus dibelanjakan lagi. Keadaan ini akan semakin memperparah perekonomian.

C. Tiga aspek penting dalam definisi inflasi, yaitu sebagai berikut :

a. Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi/actual pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

b. Peningkatan harga tersebut berlangsung terus-menerus, yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja.

c. Mencakup pengertian tingkat harga umum, yang berarti tingkat harga yang meningkat bukan hanya pada satu waktu atau beberapa komoditas saja. 

D.Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah sebagai berikut :

a. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk      menghasilkan barang dan jasa

b.   Tuntutan kenaikan upah dari pekerja.

c.   Kenaikan harga barang impor

d.   Penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru

e.  Kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1998. akibatnya angka inflasi mencapai 70%.

E. Indeks Harga Konsumen dan Macam Inflasi 

1. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks harga konsumen adalah ukuran rata-rata perubahan harga dari suatu  paket komoditas (commodity basket) dalam suatu kurun waktu tertentu atau antarwaktu.

Tujuan penghitungan IHK adalah sebagai berikut.

a.Mengetahui perkembangan harga barang dan jasa yang tergantung pada   diagram timbangan IHK.

b.Sebagai pedoman untuk menentukan suatu kebijaksanaan yang akan datang, terutama di bidang pembangunan ekonomi.

c.Sebagai penghitungan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten (UMK)

d.Mempermudah pemantauan supply dan demand khususnya barang kebutuhan masyarakat yang ada di pasar.

2. Macam Inflasi

 Berdasarkan laju pertumbuhan Indeks Harga Konsumsi (IHK) atau menurut berdasarkan parah tidaknya inflasi terbagi atas :

    1. Inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun)

2. Inflasi sedang (antara 10-30% per tahun)

    3. Inflasi berat (antara 30-100% per tahun)

Pembedaan inflasi atas parah tidaknya berguna untuk melihat dampak dari

inflasi yang bersangkutan. Apabila inflasi itu ringan, biasanya justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian untuk berkembang lebih baik yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang menjadi bergairah bekerja atau ada insentif untuk bekerja, menabung, maupun mengadakan investasi.

            Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah yaitu pada saat terjadi hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau balau. Dan perekonomian menjadi lesu, orang banyak tidak bersemangat, menabung, maupun mengadakan investasi dan produksi. Tabungan akan semakin lenyap, dan digantikan dengan hoarding, yaitu menyimpan dalam bentuk barang dan bukan uang.

            Sebagai akibat keseluruhan, jumlah barang dan jasa menjadi semakin langka dalam perekonomian, sehingga harga tidak menjadi semakin reda kenaikannya, tetati justru akan menjadi semakin cepat, dan perekonomian menjadi semakin parah keadaannya. Nilai uang merosot terus, dank arena itu uang semakin tidak berharga sehingga begitu diterima terus dibelanjakan lagi. Keadaan ini akan semakin memperparah perekonomian.

 Berdasarkan dari penyebabnya, inflasi terbagi atas :

1. Inflasi permintaan (demand pull inflation) adalah inflasi yang disebabkan oleh adanya tarikan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga mendorong hargauntuk meningkat. Tarikan permintaan ini biasanya disebabkan oleh adanya pembelanjaan defisit atau anggaran belanja pemerintah yang defisit(deficit financing).
2. Inflasi penawaran (cost push inflation) adalah inflasi yang ditimbulkan karena desakan kenaikan biaya produksi, terutama kenaikan biaya tenaga kerja atau upah buruh.
3. Inflasi spiral (spiral inflation) adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga yang didorong oleh kenaikan upah, dan diikuti oleh kenaikan harga   lagi, dan diikuti oleh kenaikan upah lagi.

4. Inflasi Impor atau Imported Inflation Inflasi jenis ini terjadi karena pengaruh inflasi dari luar negeri, yaitu akibat  Adanya perdagangan antar Negara

           

F. Kebijakan Penanggulangan Inflasi

            Menurut kaum Klasik maupun Keynes inflasi tidak hanya berkaitan dengan uang beredar, tetepi juga dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Oleh karena itu, untuk menanggulangi inflasi yang utama ialah menekan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Cara ini dapat di tempuh dengan berbagai kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan bertahap (gradual approach) yaitu menghendaki pengurangan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Tindakan ini akan mengurangi laju peningkatan harga, tetapi juga akan menambah tingkat pengangguran.
2. Kebijakan drastis (cold turkey approach) yaitu menghendaki pengurangan jumlah uang beredar secara drastis, pengambil kebijakan berusaha menghilangkan inflasi secara cepat, namun dengan pendekatan ini peningkatan jumlah pengangguran menjadi lebih besar.

3. Kebijakan penghasilan (income policy) yaitu menghendaki  adanya penekanan tingkat upah secara cepat baik dengan perundang-undangan atau dengan himbauan. Jadi kebijakan penghasilan adalah kebijakan yang mencoba mengurangi kenaikan tingkat upah dan tingkat harga secara cepat.
4. Kebijakan insentif perpajakan (tax incentive plan), dalam kebijakan ini pemerintah mengenakana pajak tambahan terhadap perusahaan-perusahaan yang menaikkan tingkat upah, dan justru mengurangi pajak terhadap perusahaan yang tidak melakukan kenaikan tingkat upah.

G. Kebijakan Pemerintah

         Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter umumnya dianggap sebagai kebijakan untuk mengelola sisi permintaan akan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Kedua kebijakan ini menyangkut masalah pengelolaan permintaan dengan tujuan untuk mempertahankan produksi nasional suatu perekonomian atau suatu negara yang mendekati kesempatan kerja penuh (full employment) dan juga mempertahankan tingkat harga barang dan jasa pada tingkat yang sudah tercapai sekarang. Apabila terdapat kelebihan permintaan di atas penawaran akan dapat menimbulkan inflasi, sedangkan apabila terdapat kelebihan penawaran di atas permintaan akan terjadi deflasi dan pengangguran.

        

         Pemerintah dapat mempengaruhi permintaan dalam perekonomian dengan menggunakan kebijakan fiskal yaitu dengan cara meningkatkan dan mengurangi pengeluaran pemerintah dan subsidi, meningkatkan dan mengurangi tingkat pajak, sedangkan dengan kebijakan moneter pemerintah dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar, atau dengan campuran dua kebijakan itu yaitu dengan mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.

1.Kebijakan Fiskal

       Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara, artinya pemerintah  dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional.

             Pada umumnya pemerintah akan berusaha menentukan target belanja    Negara, kemudian menentukan tingkat pendapatannya paling tidak dapat menutup seluruh anggaran belanja yang telah ditetapkan tersebut. Pada umumnya sangat sulit bagi negara yang sedang berkembang untuk menyesuaikan pengeluaran atau belanja negara terhadap pendapatannya. Hal ini disebabkan oleh adanya pendapatan negara yang umumnya masih sangat rendah, sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai keperluan lain sangat besar.

  Adapun pengeluaran pemerintah itu dapat dibedakan menjadi pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa (exhaustive expenditure), dan pengeluaran transfer (transfer expenditure) seperti subsidi, bantuan bencana alam dan sebagainya. Di bagian depan telah disebutkan bahwa dampak dari kedua macam pengeluaran pemerintah itu tidak sama, karena masing-masing jenis pengeluaran atau belanja pemerintah itu memiliki koefisien pengganda yang berlainan, walaupun keduanya memiliki dampak positif terhadap pendapatan nasional.

1.Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang mempengaruhi permintaan dan penawaran akan uang guna menjamin kestabilan ekonomi. Adapun kebijakan moneter ini secara umum dibedakan menjadi kebijakan uang ketat (tight money policy) dan kebijakan uang longgar (easy money policy). Selanjutnya instrument dari kebijakan itu dapat dibedakan menjadi tiga macam instrument yaitu :

a.      Kebijakan atau politik pasar terbuka (open market operation)

b.     Kebijakan atau politik diskonto (rediscount policy)

c.      Kebijakan atau politik deking perbankan (legal reserve requirement)

a)    Kebijakan pasar terbuka

      Kebijakan moneter dengan pasar terbuka ini digunakan untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara pemerintah dalam hal ini bank sentral turut serta dalam jual beli surat berharga. Kalau pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka ia membeli surat berharga di pasar modal. Sedangkan kalau pemerintah bermaksud mengurangi jumlah uang yang beredar, maka ia menjual surat berharga. 

b)    Kebijakan diskonto

    Dalam kebijakan diskonto ini, pemerintah yaitu bank sentral menentukan

    tingkat atau suku bunga kredit terhadap dana yana dipinjam oleh bank-bank   umum dari bank sentral. Kemudian bank umum dalam memberikan kredit kepada nasabah harus memungut bunga pinjaman pula. Supaya bank umum tidak menderita rugi maka ia harus memungut bunga dengn suku bung yang    lebihtinggi daripada suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral terhadap bank umum.

c)     Kebijakan deking atau cadangan perbankan

         Bank sentral sebagai banknya bank dapat mengatur bank-bank lain dalam

melakukan usahanya, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pengendalian     kestabilan ekonomi. Bank umum dalam memberikan kredit kepada para nasabah harus mengingat ketentuan yang diberikan oleh pemerintah yaitu bank sentral. Bank umum dalam memberikan kredit harus dideking dengan sejumlah kekayaan tertentu, seperti emas, valuta asing sertifikat bank Indonesia dan deposito berjangka dan uang inti.

]

Bab IV

KESIMPULAN

Adapun yang dapat di simpulkandarimakalahiniadalahsebagaiberikut :

Ekonomi terbuka adalah ekonomi dimana ada kegiatan ekonomi antara masyarakat domestik dan luar, mulai dari kegiatan bisnis seperti kegiatan perdagangan barang dan jasa dengan orang lain dan bisnis dalam komunitas internasional, dan aliran dana sebagai investasi di perbatasan.

Sedangkanekonomitertutupadalah model statissederhana yang memungkinkankitauntukmelihatbagaimanatingkatbungariilmenyesuaikanuntukmenjagakeseimbangan di pasardanapinjaman yang menyiratkankeseimbangan di pasarbarang.

Inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kenaikan harga umum secara terus-menerus. Jadi bukan harga satu atau dua macan barang saja, melainkan kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa, dan pula bukan hanya satu atau dua kali kenaikan harga, melainkan kenaikan haraga secara terus-menerus.

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter umumnya dianggap sebagai kebijakan untuk mengelola sisi permintaan akan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Kedua kebijakan ini menyangkut masalah pengelolaan permintaan dengan tujuan untuk mempertahankan produksi nasional suatu perekonomian atau suatu negara yang mendekati kesempatan kerja penuh (full employment) dan juga mempertahankan tingkat harga barang dan jasa pada tingkat yang sudah tercapai sekarang. Apabila terdapat kelebihan permintaan di atas penawaran akan dapat menimbulkan inflasi, sedangkan apabila terdapat kelebihan penawaran di atas permintaan akan terjadi deflasi dan pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.slideshare.net/auliagila/pengangguran-inflasi-dan-kebijakan-pemerintah-mega-puspita-sari-uin-bandung